berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di indonesia adalah

Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan.

Artikel kali ini akan membahas “berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di indonesia adalah”

Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.

tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemuka jawaban yang telah ada.

setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.

Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut penjelasan dari “berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di indonesia adalah”

Definisi Ekonomi Maritim

Singkatnya, ekonomi maritim didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Kegiatan ekonomi kelautan ini merupakan kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh negara kepulauan maupun negara yang memiliki wilayah laut yang luas.

Definisi yang sama dari istilah ekonomi kelautan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut undang-undang tersebut, pengertian ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil.

Alasan perlunya mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia
Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan luas, Indonesia merupakan negara yang disegani oleh banyak negara. Kekuatan angkatan laut Indonesia tidak semata-mata berasal dari kemampuan militer atau kekayaan bawah laut.

Namun demikian, industri maritim juga telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, apakah mereka? Mari kita cari tahu bersama alasannya di bawah ini.

1. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim
Dengan identitas bangsa sebagai negara maritim, sudah sewajarnya negara Indonesia perlu mengembangkan industri maritim sebagai sumber devisa negara.

2. Membantu pengelolaan sumber daya laut
Meski tidak terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut, pengembangan industri kelautan menjadi penting agar kekayaan laut dapat lebih cepat diolah dan didistribusikan.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur
Pembangunan ekonomi maritim merupakan salah satu cara yang tepat untuk mencapai pembangunan nasional secara merata.

4. Meningkatkan konektivitas maritim
Dengan banyaknya pulau yang tersebar di seluruh negeri, negara Indonesia perlu membangun fasilitas yang mendukung keterjangkauan antar pulau. Salah satunya dengan mengembangkan industri perkapalan lokal.

Upaya pengembangan ekonomi maritim

Pengembangan lebih lanjut kegiatan ekonomi kelautan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim saat ini. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) upaya pengembangan ekonomi kelautan yang perlu dilaksanakan, antara lain:

1. Perubahan landasan pembangunan nasional
Perubahan ini dapat terjadi pada basis pembangunan nasional dari pembangunan darat menjadi pembangunan lepas pantai. Perubahan ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat berbagai metode pelayaran strategis.

Contoh nyata yang baik adalah pembangunan pelabuhan Patimban tahun 2020 di Cap. Subang, Jawa Barat. Perkembangannya saat ini menjadi pelabuhan ekspor utama di negara Indonesia.

2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim
Pembangunan pelabuhan merupakan salah satu contoh pembangunan ekonomi maritim. Dengan dibangunnya terminal kargo yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan alat bongkar muat, maka kegiatan di pelabuhan akan semakin digalakkan. Inilah yang membawa banyak manfaat dan peluang.

Misalnya, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan impor dan ekspor, serta perdagangan antar pulau melalui pelabuhan.

Terdapat beberapa pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Buntang, Dumai, Belawan, Cilacap, Samarinda, Tanjung Imas, Merak, Kotabaru, Banjarmasin, Tuban, Sigading dan Batu Ambar. .

3. Regulasi yang cocok untuk semua pihak, dalam dan luar negeri
Contoh nyata upaya membangun ekonomi maritim dari regulasi yang dipatuhi semua pihak, baik dalam maupun luar negeri, adalah empat urusan lalu lintas di perairan Indonesia yang meliputi hak lintas damai, hak transit, hak lalu lintas ALKI, dan hak akses komunikasi. Dimamah, hak lintas damai ini dijelaskan dalam Pasal 17 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, yang menyatakan akan memberikan hak kepada semua negara, baik yang tidak berpantai maupun tidak bertanah. Menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan Pasal 18 memperjelas definisi transit sebagai kargo melalui laut teritorial.

Peraturan lainnya adalah ALKI (Koridor Laut Kepulauan Indonesia). Indonesia merupakan negara kepulauan atau disebut sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki skema pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Pemisahan Koridor Laut atau skema TSS untuk Selat Sunda dan Lombok kini masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilayari oleh kapal internasional dengan bebas (freedom of passage) dan tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laut (UNCLOS) 1982.

Secara umum upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai 4 (empat) sasaran, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku perdagangan khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kecil lainnya.
3. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya laut.
4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan menjaga kedaulatan bangsa.

5 pilar utama dalam pengembangan industri kelautan di Indonesia

Untuk mensukseskan kebijakan yang dicanangkan, industri kelautan Indonesia mengacu pada 5 (lima) pilar utama. Lima pilar pembangunan industri maritim meliputi:

1. Perkembangan budaya bahari di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang harus diwaspadai oleh semua bangsa. Kesadaran akan jati diri bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut (SDA) terbesar. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ini perlu selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masa depan.

2. Pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik
Implementasi semua kebijakan ekonomi maritim itu mudah, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kerja sama yang baik untuk meningkatkan penguasaan pangan laut.

Selain menghindari eksploitasi sumber daya laut agar pengembangan industri perikanan selalu aman. Salah satunya adalah para pemancing yang menjadi andalan.

3. Mengutamakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Pilar ketiga lebih mengacu pada pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah kebijakan pembangunan tol laut. Selain itu, ada juga logistik, industri, perkapalan, dan wisata bahari.

4. Mengembangkan diplomasi maritim
Diplomasi maritim juga menjadi pilar penting untuk menghilangkan konflik yang sering terjadi di wilayah laut. Seperti mencuri ikan dari negara lain, ombak, pencemaran lingkungan laut, dll.

5. Mengembangkan kekuatan dan pertahanan angkatan laut
Selain diplomasi maritim dan untuk mencegah konflik, Indonesia perlu membangun kekuatan dan pertahanan di ranah maritim.

Kesimpulan dari Hal yang bukan termasuk upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah memberikan kebebasan kepada kapal asing. Semoga bermanfaat***