RUMAHTEKNOLOGI.COM – Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan
Artikel kali ini akan memberi contoh “salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah”
Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.
tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemukan jawaban yang telah ada
setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.
Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut adalah contoh “salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah”
perbedaan utama antara Orde Reformasi dan pendahulunya adalah itu:
11 Perbedaan Orde Baru dan Era Reformasi Menyeluruh
Orde Baru merupakan batas waktu peralihan dari pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Keberhasilannya meredam peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 membuka jalan bagi pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Orde Baru bertujuan untuk meluruskan berbagai ketidakadilan yang terjadi pada masa Orde Lama dan mengatasi situasi keamanan yang sangat tidak menguntungkan bagi Pemberontakan. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah mencapai banyak hal, terutama di bidang ekonomi.
Apalagi saat krisis ekonomi melanda, ketidakberesan yang tak terselesaikan akhirnya membuat masyarakat semakin frustasi dan menumpuk menjadi satu masalah besar. diminta. Presiden Soeharto lengser setelah membicarakan peristiwa Trisakti. Saat itu Indonesia memasuki era reformasi. Ini berarti perubahan sistem dari tahun 1998 hingga saat ini. Perubahan zaman dalam pemerintahan tentu membuat perbedaan besar. Dimulai dengan perbedaan antara bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana negara dikelola. Perbedaan era Orde Baru dan Reformasi yang dapat kita lihat adalah :
1. Ekspresi pendapat
Kebebasan berekspresi pada masa Orde Baru dibatasi, dan ruang pers pun dibatasi. Pada masa reformasi, masyarakat dan media memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah secara terbuka dan tanpa rasa takut. Pada masa Orde Baru, semua penerbitan seperti surat kabar dan majalah harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) terlebih dahulu. Jika ada artikel pers yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka akan dibredel dan terbitan seperti majalah Gatra dan Tempo serta SIUP-nya akan dicabut.
2. Perbedaan norma hukum
Pada masa Orde Lama terjadi banyak ketidakadilan dan manipulasi dalam proses peradilan. Pemisahan kekuasaan hukum juga tidak sesuai dengan kewajiban UUD 1945. saya dulu. Legislasi.
3. Perbedaan kebijakan ekonomi
Perbedaan antara orde baru dan era reformasi juga terlihat dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi negara pada era orde baru, pembangunan nasional dan kerjasama dengan negara lain berjalan lancar. Pemerintah telah mencapai banyak hal, terutama di bidang pertanian, tetapi korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, dan kesenjangan ekonomi masih besar. Di era reformasi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk keluar dari krisis, namun ketimpangan di bidang ekonomi justru semakin parah.
4. Perbedaan politik
Mendasari perbedaan kebijakan politik era Orde Baru dan Reformasi di era Orde Baru juga tampak pada pengelompokan dan penyempitan partai politik berdasarkan kesamaan agenda, dan pada pemilu ia hanya memiliki tiga partai peserta pemilu. . Masa tatanan baru yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas dan rahasia sebagai bagian dari sejarah partai politik di Indonesia. Pada era Reformasi, banyak partai politik yang muncul sebagai dampak dari kebangkitan kembali sistem multipartai. Partai politik ini sangat berbeda, mulai dari kelompok dan ideologi yang dipimpinnya. Partisipasi dalam pemilu pada masa reformasi mencapai 48 partai.
5. Bidang pendidikan
Pada masa Orde Baru, pemerintah banyak menorehkan prestasi dalam program-program yang berperan penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, serta membangun lembaga pendidikan terbatas untuk kalangan tertentu. Fasilitas pendidikan dibuka untuk semua, termasuk
6. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum di masa Orde Baru tidak bebas, jujur, atau adil, apa pun slogannya. Ada pemaksaan untuk memenangkan peserta tertentu dalam pemilu. Di sisi lain, pada masa reformasi, pemilu diselenggarakan dengan lebih bebas, jujur, dan adil sehingga masyarakat dapat memilih dengan bebas.
7. Proses pengambilan keputusan
Perbedaan antara orde baru dan era reformasi juga terlihat pada sisi pembuat keputusan dimana pemerintah pusat mengambil keputusan kebijakan sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, pada era reformasi, otonomi daerah diberlakukan, memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan kebijakan di bidang tertentu. Sumber otonomi daerah ini adalah undang-undang n. Ini menyangkut 22 pemerintah daerah pada tahun 1999, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dengan otonomi tingkat II. Sejak itu, dewan daerah memiliki kekuasaan untuk:
mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri
Mengelola perangkat daerah
Mengelola sumber daya daerah
Kumpulkan pajak dan biaya lokal
Dapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam lokal dan lainnya
Memperoleh sumber penghasilan lain yang sah dan memperoleh hak yang dibatasi oleh undang-undang atau peraturan.
8. Peran militer
Perbedaan antara Orde Baru dan era Reformasi juga dapat dilihat, dalam wujud dwifungsi ABRI, dalam peran penting militer yang menjadi salah satu ciri utama Orde Baru dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Di era reformasi, dwifungsi ABRI dihapuskan dan TNI tidak lagi berperan dominan dalam penyelenggaraan negara. Setelah dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa reformasi, ABRI kembali fokus pada fungsi pertahanan dan keamanan.
9. Pemberantasan korupsi
Pada masa Orde Baru terjadi korupsi yang terstruktur, berskala besar dan sistemik. Salah satu cara korupsinya adalah melalui yayasan yang dijalankan oleh Soeharto beserta keluarga dan anak-anaknya. Di era reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 untuk memberantas korupsi di instansi pemerintah. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi ini merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru.
10. Bidang ekonomi
Kebijakan ekonomi mengalami perubahan yang kurang signifikan pada era reformasi, karena pemerintah secara khusus tidak melakukan perubahan APBN. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Ini selalu mendapat persetujuan dari DPR-nya untuk menjadi APBN-nya. Pemerintah juga telah melonggarkan perbankan dan perpajakan untuk mendorong investasi dalam pembangunan nasional. Namun, langkah ini tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan karena pemerintah mengandalkan pinjaman luar negeri.
11. Perubahan di bidang kebudayaan
Perbedaan antara Orde Baru dan periode reformasi berikutnya adalah di bidang kebudayaan, yang mengambil kebijakan yang mewajibkan orang-orang keturunan Tionghoa mengganti nama Tionghoa, melarang pajangan adat Tionghoa, dan melarang segala aktivitas. dianggap komunis. Pada masa reformasi, segala diskriminasi terkait China dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun Baru Imlek adalah hari libur untuk menghormati orang-orang keturunan Tionghoa.
Jika dibandingkan, perbedaan antara era Orde Baru dan Reformasi memang terlihat jelas. Terlepas dari kekurangannya dalam bentuk yang tidak teratur di era Orde Baru, tentu akan terlihat lebih baik dibandingkan dengan situasi di era Reformasi. Pemerintah cenderung lebih memperhatikan stabilitas politik negara karena pengawasan kritis dari media massa.***