dasar hukum presiden

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung untuk masa jabatan lima tahun, yang dapat diperpanjang satu kali untuk masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk jangka waktu 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali tanpa batas waktu.

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sesi.[1] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan pengganti BPUPKI menetapkan berlakunya UUD 1945 yang dengan demikian melegitimasi lembaga kepresidenan di Indonesia dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia.

Presiden memegang kekuasaan eksekutif di suatu negara. Menurut UUD 1945, presiden memiliki dua kekuasaan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Disebutkan dalam jurnal Posisi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang ditulis oleh Sudirman (2013), secara khusus presiden juga memimpin tiga angkatan bersenjata yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Dengan demikian, segala keputusan militer yang ditujukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya bersumber dari perintah presiden.

Lalu, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, apa dasar hukum yang mengikat presiden? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya pada artikel berikut ini.