Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan.
Artikel kali ini akan membahas “jelaskan dampak dari berbagai kebijakan jepang itu terhadap kehidupan masyarakat”
Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.
Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemuka jawaban yang telah ada.
Setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.
Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut penjelasan dari “jelaskan dampak dari berbagai kebijakan jepang itu terhadap kehidupan masyarakat”
Era invasi Jepang ke Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 bagaikan dua sisi mata uang, kisah masa lalu kelam negeri ini dan menguatnya rasa nasionalisme. Masa kelam ini terjadi karena eksploitasi di hampir setiap lapisan masyarakat akibat Perang Asia Timur Raya dan ekspansi militer Jepang. Eksploitasi karena frustrasi karena dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, diintensifkan dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah militer Jepang dan kelompok-kelompok nasionalis yang menyambut kekuatan Jepang sebagai bangsa yang membebaskan.
Pada 8 Maret 1942, Jepang sebenarnya telah menaklukkan Hindia Belanda hanya dalam waktu delapan hari. Keberhasilan Jepang dalam merebut wilayah di Hindia Belanda akhirnya memaksa pasukan Belanda dan sekutu mundur dari Hindia Belanda atau dengan sukarela menjadi tawanan perang.
Serangkaian panjang invasi Jepang sejak 1939 meliputi Tiongkok (Beijing dan Nanking) dan kawasan selatan (Korea, Indochina, Burma, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Hindia Belanda). Arogansi hegemoni militer negara-negara Eropa runtuh begitu saja karena agresivitas militer Jepang untuk membebaskan wilayah selatan dari kendali, yang habis, membutuhkan wilayah taklukan sebagai basis sumber daya alam dan manusianya.
Konsep kerja paksa dalam gerakan Romusha
Dengan mundurnya Pemerintah Kerajaan Belanda, wilayah Hindia Belanda menjadi anarki. Administrasi pemerintahan selanjutnya dibagi menjadi tiga wilayah untuk merasionalisasi perluasan wilayah pendudukan Jepang.
- Administrasi Militer Angkatan Darat Sumatera (Rikigun Angkatan Darat ke-25) menetap di Bukittinggi.
- Administrasi Militer Angkatan Darat Jawa dan Madura (Rikigun 16 Army) menetap di Jakarta.
- Administrasi militer Angkatan Laut Daerah (Armada 2 Angkatan Laut Selatan), bermarkas di Makassar dan meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku.
Dengan membagi wilayah kekuasaan, stabilitas dan kekacauan dapat diharapkan, dan perubahan rezim dapat dicegah secepat mungkin. Oleh karena itu, UU n. Pada tanggal 3 Maret 1942, melarang usulan konferensi, gerakan atau propaganda apa pun yang berkaitan dengan masalah aturan dan struktur negara (Presedyawati, 1982).
Undang-undang juga menyatakan bahwa peraturan itu bersifat sementara dan dilakukan untuk mencegah munculnya kekuatan politik di Indonesia dan untuk lebih memikirkan bagaimana rakyat akan bekerja sama dengan pemerintah pendudukan (militer Jepang).
Kemajuan untuk menjaga stabilitas dalam peralihan kekuasaan dari Belanda kepada militer Jepang ditandai dengan perubahan regulasi dan susunan pemerintahan Indonesia “Jepang”. Kekuasaan Belanda dihapuskan dan diganti dengan pembentukan pemerintahan militer sementara, Jawa Gunseibu, yang melapor langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat ke-16 dan diangkat menjadi kepala pemerintahan. . .
Pemerintah militer ini memiliki delapan departemen yang mendukung administrasi pemerintahan. Departemen-departemen tersebut antara lain Kementerian Urusan Umum (Somubu), Kementerian Dalam Negeri (Naimbu), Kementerian Urusan Ekonomi (Sangyobu), Kementerian Keuangan (Zaimubu), Kementerian Kehakiman (Shihobu), Departemen Kepolisian (Keimubu), Kementerian Perhubungan (Kotsubu) dan Departemen Propaganda ( Sendenbu) (Herkusumo, 1982).
Pendudukan Jawa juga terjadi terhadap pemerintah daerah provinsi Jawa dan Madura (tidak termasuk DIY dan Surakarta) dan 17 residensi (shu) di Banten, Jakarta, Bogor, Puliangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Banyumas. , Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Beski, Madura.
Dampak dari kebijakan Jepang terhadap kehidupan masyarakat
- Timbulnya penyiksaan fisik dan psikis terhadap rakyat karena sistem kerja paksa Romusha.
- Pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum atas sehingga timbul diskriminasi terhadap kaum bawah.
- Adanya pintu baru untuk merumuskan kemerdekaan karena Jepang menjanjikan itu.
- Tidak diperbolehkannya membuat organisasi politik apapun.***