perundingan apakah yang paling merugikan bagi pihak indonesia jelaskan alasanmu

Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan.

Artikel kali ini akan membahas “perundingan apakah yang paling merugikan bagi pihak indonesia jelaskan alasanmu”

Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemuka jawaban yang telah ada.

Setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.

Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut penjelasan dari “perundingan apakah yang paling merugikan bagi pihak indonesia jelaskan alasanmu”

Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati Belanda belum mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara de facto, meskipun pihak Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan.

Perundingan Linggarjati dilakukan untuk membahas agar keberadaan negara Republik Indonesia diakui oleh negara-negara lain setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam Perundingan Linggarjati tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof Schermerhorn.
Hasil Perundingan Lingarjati mencapai beberapa persetujuan, yaitu:

• Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
• Dibentuknya negara-negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat, dimana Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagiannya.
• Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Perundingan Renville

Perundingan Renville Belanda tetap melanggar perjanjian yang telah disetujui pada Perundingan LInggarjati dengan melakukan Agresi Militer I secara serentak pada 21 Juli 1947 di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera.

Perundingan mengenai masalah agresi militer Belanda dilakukan di atas kapal Amerika serikat, USS Renville, pada 17 Januari 1948. Kapal USS Renville pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dunia internasional mengecam tindakan Belanda yang melanggar perjanjian tersebut. PBB kemudian turun tangan dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan masalah ini. Anggota dari KTN yaitu Australia sebagai wakil Indonesia (Richard C. Kirby), Belgia sebagai wakil Belanda (Paul Van Zeeland), dan Amerika Serikat sebagai penengah (Prof. Dr. Frank Graham).

Delegasi dari Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan Belanda memilih seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua.
Hasil dari perundingan Renville adalah:

• Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS.
• RI memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda.
• RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS.
• Tentara Indonesia di daerah Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah RI.

3. Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949)
Pada 7 Mei 1949, perundingan kembali diadakan. Perundingan ini dinamakan Perundingan Roem-Royen yang digelar di Jakarta. Ketua delegasi dari Indonesia adalah Mr. Moh. Roem, dan wakil dari Belanda diketuai oleh Dr. J. H. Van Royen. Perjanjian ini ditengahi oleh mediator UNCI bernama Merle Cochran.

Isi Perjanjian Roem-Royen:
1. Menghentikan perang gerilya dan Indonesia-Belanda bekerja sama memelihara ketertiban dan keamanan.
2. Kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dan bersedia turut serta mengikuti Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

4. Konferensi Inter-Indonesia 

Konferensi ini dihadiri oleh RI dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) atau Badan Permusyawaratan Federal yang terdiri dari negara-negara boneka buatan Belanda. Perundingan ini diselenggarakan di Yogyakarta pada 19-22 Juli 1949 lalu dilanjutkan di Jakarta, 30 Juli 1949.

Hasil konferensi ini adalah negara yang dibentuk bernama RIS, APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) adalah angkatan perang nasional, dan TNI menjadi inti APRIS.

5. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar Sesuai dengan hasil dari Perjanjian Roem-Royen, Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera dilaksanakan. Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleg Drs. Moh. Hatta, dan delegasi dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil dari KMB tersebut diantaranya:

• Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949.
• Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda.
• Uni Indonesia-Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda.
• Permasalahan Irian Barat yang merupakan daerah perselisihan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Kesimpulan

Hasil Perundingan Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena TNI harus keluar dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda.***