sistem pemerintahan yang berlaku pada masa republik indonesia serikat adalah

Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan.

Artikel kali ini akan membahas “sistem pemerintahan yang berlaku pada masa republik indonesia serikat adalah”

Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemuka jawaban yang telah ada.

Setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.

Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut penjelasan dari “sistem pemerintahan yang berlaku pada masa republik indonesia serikat adalah”

Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat (bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesiaië) atau hanya RIS, adalah sebuah republik parlementer federal di Asia Tenggara yang didirikan antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Indonesia Serikat dibentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Hindia Timur. Belanda (tanpa Nugini Belanda) pada tanggal 27 Desember 1949. Negara ini merupakan federasi antara Republik Indonesia dan kepulauan berbentuk Belanda dari tahun 1946 hingga 1949.

Konsorsium RIS lahir sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar, yaitu Republik Indonesia; Asosiasi Musyawarah Federal (BFO); dan Belanda. Kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) selaku perwakilan PBB.

Negara Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah
Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas Hindia Belanda, menggusur pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kaum nasionalis di Republik Indonesia, Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan visi Sukarno, pemerintah Belanda mampu menegaskan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang dulu diduduki angkatan laut Jepang, termasuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur.

Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Pj Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Muck akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk Persemakmuran Indonesia. Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia Timur menyetujui usulan Republik Indonesia Serikat, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini terdiri dari tiga unsur, Republik Indonesia, negara Kalimantan, dan negara Indonesia Timur. Apalagi pada tanggal 15 November dengan Perjanjian Linggarjati, dimana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal. Kemudian Belanda mengadakan Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946 (walaupun dimulai dari tanggal 18 Desember 1946), yang berujung pada terbentuknya negara Indonesia Timur, disusul negara Kalimantan Barat pada tahun 1947. Pada konferensi ini wakil dari Papua absen karena Frans Kisibo memanfaatkan konferensi Malino untuk mempopulerkan nama “Irian”. Pada tanggal 12 Desember 1946, Nicholas Joy, Martin Indy, dan Corinus Cree mengirim surat kepada Van Mok di Denpasar menolak untuk membentuk negara Indonesia Timur jika tidak memasukkan Papua. Akhirnya wilayah Papua tidak masuk dalam NIT karena desakan dari pihak Katolik Belanda, meski van Mok mengatakan karena alasan keuangan dan rasial.

Aksi militer yang dilancarkan Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 terhadap wilayah yang dikuasai Republik Indonesia, disebut sebagai Agresi Militer Belanda Pertama, menyebabkan Belanda kembali menguasai Jawa Barat dan Jawa Timur, serta daerah sekitar Medan. . Palembang dan Padang di Sumatera. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menyerukan gencatan senjata, dan negosiasi antara kedua belah pihak menghasilkan Perjanjian Renville pada Januari 1948, dengan gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mock yang menghubungkan titik-titik penting di wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian Belanda mendirikan negara di tanah yang ditaklukkannya, termasuk Sumatera Timur (Desember 1947); Madura dan Jawa Barat (Februari 1948); Sumatera Selatan September 1948, dan Jawa Timur November 1948. Para pemimpin di daerah-daerah tersebut kemudian membentuk apa yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Federal / Bijeenkomst voor Federaal Overleg BFO.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Asaat menjadi Presiden RI, dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI.***